Kecelakaan Bus ALS Tewaskan 16 Orang, Begini Temuan Kemenhub

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat data baru terkait kecelakaan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) atau bus ALS dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Sumatera Selatan. Ternyata, bus tersebut tak mengantongi izin operasi terbaru.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kejadian di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau Kec. Karang Jaya Kab. Muratara, Sumatera Selatan. Izin Bus ALS yang menabrak truk tangkit diketahui telah habis lebih dari 5 tahun lalu.

BACA JUGA:Top 3: Kemenhub Cari Penyebab Kecelakaan Bus ALS Vs Truk Tangki di Lintas Sumatera

BACA JUGA:Harga Avtur Naik Lagi, Kemenhub Evaluasi Ulang Tarif Tiket Pesawat

BACA JUGA:Kemenhub Siapkan Sanksi untuk Green SM Jika Terbukti Langgar Aturan Operasional

BACA JUGA:Tim Khusus Dibentuk Dalami Keterlibatan Green SM Imbas Kecelakaan Kereta di Bekasi

Kami turut berduka cita atas kejadian kecelakaan yang merenggut banyak nyawa di Jalan Lintas Sumatera. Kami datang ke lokasi dan mengecek kendaraan yang terlibat, ditemukan bus ALS ini tidak memiliki izin sejak 4 November 2020. Sementara data Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) masih berlaku hingga 11 Mei 2026, kata Aan di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, mengutip keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Dia menuturkan, bus ALS itu dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Utamanya tertuang dalam pasal 102 perihal memalsukan dokumen perjalanan yang sah, mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya, serta melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Namun, semua temuan lapangan ini akan didalami dengan melakukan audit inspeksi terhadap perusahaan. Dia menyebut pada saat investigasi di lapangan petugas menemukan adanya perbedaan nomor rangka pada kendaraan, sehingga terindikasi terjadi praktik pemalsuan nomor polisi kendaraan pada bus ALS.

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, tentu saja berpotensi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin enam hingga 12 bulan dan bisa juga dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek. Terkait pemberian sanksi akan kami telusuri dulu lebih lanjut, tegas dia.