Keanggotaan CPTPP Indonesia di Depan Mata, Bidik Peluang Akses Pasar ke 590 Juta Penduduk

Jakarta – Indonesia memperkuat posisi dalam ekonomi global dengan membangun berbagai kerja sama internasional yang strategis. Salah satu kerja sama yang menjadi perhatian dan memiliki potensi signifikan bagi perluasan akses pasar serta penguatan daya saing nasional yakni Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). 

Perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi tesebut dirancang untuk memperkuat integrasi ekonomi, serta memperluas konektivitas perdagangan dan investasi antarnegara anggota di kawasan Indo-Pasifik.

BACA JUGA:Indonesia Luncurkan ISA–HLBC, Perkuat Diplomasi Ekonomi dengan Afrika Selatan

BACA JUGA:Internet Rakyat untuk Masyarakat Indonesia: Apa Itu, Tujuan hingga Visi Misinya

BACA JUGA:Meluncur di GJAW 2025, Ini yang Spesial dari Ford Everest Titanium 25th Anniversary Edition

Adapun CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan ambisius, yang saat ini menghubungkan 12 negara dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 590 juta jiwa dan mencakup hampir 15 persen dari PDB global. Pada 2025, Australia memegang posisi sebagai Ketua CPTPP dan terus mendorong penguatan kerja sama ekonomi serta perluasan keanggotaan di dalam kerangka perjanjian tersebut.

“CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari laman ekon.go.id, Jumat (21/11/2025).

Terkait perkembangan minat Indonesia untuk tergabung dalam CPTPP, dalam pernyataan resminya pada Jumat, 21 November 2025, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menuturkan, Australia telah mengidentifikasi empat calon negara yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia.

Australia memutuskan untuk memulai proses aksesi dengan Uruguay dan segera melanjutkan proses aksesi dengan tiga negara lainnya pada 2026.