Kawal 3 Juta Rumah, Pemerintah Siapkan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jakarta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Itu akan mengatur secara komprehensif skema dalam mengatasi tantangan sektor perumahan. Khususnya dalam mengawal salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, pembangunan 3 juta rumah.

Dikatakan Fahri, sejauh ini Kementerian PKP terus berusaha mengidentifikasi terlebih dahulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman. Dengan turut melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Hasil pembicaraan itu nanti kita rangkum dalam satu skema yang nanti diatur dalam satu regulasi yang komprehensif. Itu lah cikal bakal nanti lahirnya suatu Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh, ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dari hasil identifikasi sementara, setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang harus diselesaikan pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan program 3 juta rumah.

Ketiga tantangan tersebut, yakni soal tanah, perizinan dan pembiayaan. Fahri mengatakan, Kementerian PKP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Saya setiap hari berdiskusi dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN) dan dengan beberapa pihak yang kira-kira dapat mengatasi masalah tanah ini, ungkap dia.

Terkait permasalahan lahan, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak mulai dari pihak swasta, Kementerian BUMN, dan sejumlah lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK. Untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

Permasalahan berikutnya yang menjadi tantangan di sektor perumahan, terkait perizinan. Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perizinan pembangunan rumah juga imbuhnya.

Tantangan terakhir di sektor perumahan, terkait skema pembiayaan perumahan. Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah, bebernya.