Kantor Pusat DJP Digeledah KPK, Menkeu Purbaya: Mungkin Ada Pelanggarnya

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia mengaku masih akan memberikan pendampingan hukum.

KPK menyita sejumlah barang dari Kantor Pusat DJP usai melakukan penggeledahan. Langkah itu dinilai jadi tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) pegawai pajak di Jakarta Utara.

BACA JUGA:Sinyal Keras Menkeu Purbaya: Siapkan Layer Baru Cukai Rokok, Hantam Pengusaha Membandel!

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Ancam Setop Anggaran Kementerian dan Pemda Lambat Belanja

BACA JUGA:Purbaya Datangi Kejaksaan Agung, Ada Apa?

Emang kenapa? Ya mungkin aja ada pelanggarnya udah diliat aja proses hukumnya seperti apa, ungkap Purbaya menanggapi penggeledahan Kantor Pusat DJP, ditemui di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menjelaskan, masih akan memberikan pendampingan hukum hingga pegawai pajak diterapkan bersalah di pengadilan. Mengingat status pegawai pajak masih melekat.

 Tapi yang jelas kan ini, geledah-geledah, periksa-periksa, tapi kan kalau saya ditanya kenapa kamu bilang kamu akan mendampingi secara hukum, itu masih pegawai (Kementerian) Keuangan, sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai (Kementerian) Kuangan, tuturnya.

Bendahara Negara ini memastikan pendampingan hukum bukan berarti melakukan intervensi. Apalagi meminta untuk penyetopan sebuah kasus. Jadi akan kita dampingin terus, tapi enggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka, stop ini, stop itu, tegas dia.

DJP Buka Suara

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat biicara terkait penggeledahan kantor DJP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Penggeledahan ini dilakukan KPK menyusut adanya kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada DJP Kemenkeu periode 2021-2026.

Direktur P2Humas DJP Rosmauli mengatakan pihaknya akan menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum, termasuk dalam pengusutan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak ini.

Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan, kata Rosmauli.