Kadin Usul 3 Cara Tingkatkan Perdagangan Antarnegara BRICS

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan tiga langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antarnegara anggota BRICS.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, dikutip dari Antara, Sabtu (12/9/2026).

BACA JUGA:Turis Malaysia Mulai Serbu Jakarta, Blok M hingga Whoosh Jadi Tujuan

BACA JUGA:James Riady Ungkap Tantangan Pariwisata RI: Bukan Kurang Destinasi, tapi Ini Masalahnya

BACA JUGA:DSI Integrasikan Data Ekspor Lintas Kementerian

Tiga langkah itu mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antarnegara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa.

Mengutip Antara, Sabtu (12/9/2026), Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India, Jumat, 11 September 2026.

Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara.

Dia menuturkan, BRICS Business Council perlu mengidentifikasi hambatan konkret yang dihadapi dunia usaha, kemudian menyampaikan usulan penyelesaian secara spesifik kepada pemerintah masing-masing negara.

Pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesi tertentu dan kemudahan perjalanan bisnis, menurut Anindya, dapat mempercepat transaksi dan investasi.

Anindya pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS (BRICS Business Travel Card) untuk mendukung mobilitas pelaku usaha.

Langkah kedua adalah menghubungkan dan memperkuat sistem pembayaran antarnegara, terutama pembayaran digital.

Anindya menilai India, Brasil, dan China telah menunjukkan besarnya potensi pembayaran waktu nyata. Tantangannya adalah membuat sistem pembayaran tersebut dapat terhubung dan digunakan secara efisien untuk transaksi lintas batas.

BRICS, menurut dia, juga perlu memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan yang sesuai dengan tetap menjaga keamanan data dan stabilitas sistem keuangan.

Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial, kata Anindya yang juga Ketua BRICS Business Council Indonesia.