Jurus Pemerintah Supaya Bansos Tepat Sasaran

Jakarta – Pemerintah mendorong penerima bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran dengan menerapkan sistem digitalisasi. Untuk mendukung penyaluran bansos tepat sasaran, pemerintah juga mendorong jejaring agen untuk memverifikasi pendataan bagi calon penerima bansos.

Pemerintah resmi memulai proses registrasi ulang penerima bansos. Melalui kebijakan ini, masyarakat diberikan akses luas mendaftarkan diri sebagai calon penerima.

BACA JUGA:Top 3: Harga Emas Hari Ini Melesat

BACA JUGA:Pembukaan Rekening untuk Warga 17 Tahun ke Atas Dimulai Kuartal IV 2026

BACA JUGA:Pemerintah Cairkan Subsidi Upah Rp 900 Ribu, Sasar 13,3 Juta Pekerja

BACA JUGA:Mendagri Tegaskan Registrasi Bansos Gratis, Tak Ada Celah Pungli Agen

BACA JUGA:Cek Fakta: Hoaks Link Pendaftaran Bansos PKH 2026 Rp 1,7 Juta

BACA JUGA:Mendagri Ungkap Peran Agen Perlinsos Agar Bansos Tepat Sasaran

Langkah itu diambil supaya meningkatkan akurasi data supaya penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Registrasi ulang menjadi bagian utama dari digitalisasi bansos yang berfungsi sebagai acuan dan bahan verifikasi lanjutan.

Digitalisasi bansos ini bertujuan meregistrasi ulang sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendaftar jika memang membutuhkan bansos. Jadi, kami meregistrasi ulang penerima bansos terdahulu karena ditengarai sebagian belum tepat sasaran, ujar Saifullah di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu, (30/9/2026).

Ia menuturkan, keterlibatan masyarakat merupakan bentuk perlindungan sosial berbasis keterbukaan data.

Baru di era Presiden Prabowo data ini dibuka transparan, sehingga masyarakat tahu kondisi data kita. Di sana ada fitur usul dan sanggah. Jadi, kalau sekarang ada perdebatan data di mana-mana, itu karena pemerintahannya terbuka, tutur beliau.

Seluruh proses pendataan akan terintegrasi dalam sistem teknologi terpadu bentukan pemerintah. Upaya verifikasi bertahap tetap diberlakukan. Teknologi ini dihadirkan supaya bansos benar-benar diterima oleh warga yang berhak dan memenuhi kriteria, tegasnya.

Bidik 48 Juta Keluarga

Adapun Kementerian Sosial membidik sekitar 48 juta keluarga terdaftar ke dalam sistem digitalisasi bansos untuk meminimalkan risiko data bermasalah dan mempercepat penyaluran bantuan perlindungan sosial.

Mengutip Antara, Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan menuturkan, saat ini tercatat sebanyak 5,7 juta warga telah terdaftar dalam platform Perlinsos digital yakni Perlinsos.kemensos.go.id.

Hingga hari ini sudah ada 5,7 juta masyarakat yang terdaftar di Perlinsos digital. Target kita adalah separuh dari populasi penduduk Indonesia terdaftar di Perlinsos digital atau sekitar 48 juta keluarga, hingga nanti tentu akan menyasar seluruh masyarakat, kata dia

Andy menjelaskan pendaftaran 5,7 juta warga tersebut didukung oleh pengerahan sekitar 298 ribu agen perlinsos yang berasal dari lintas unsur masyarakat, mulai dari pendamping keluarga PKH Kemensos, pengurus RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian, pendamping desa, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keterlibatan agen secara masif ini dinilai krusial untuk menjangkau warga rentan ada tingkat sosial-ekonomi terendah nasional yang tidak fasih menggunakan ponsel pintar, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dari basis data penyaluran bansos.

Dulu kalau ada pertanyaan kenapa dua orang sama-sama miskin tapi yang satu tidak dapat bansos, jawabannya sederhana; karena yang bersangkutan tidak ada di dalam data. Lewat Perlinsos digital ini kita ingin menekan exclusion error itu, tutur dia.

Jika sosialisasi dan penguatan instrumen berjalan lancar, Kemensos memprediksi skema penuh penyaluran bansos digital untuk program keluarga harapan (PKH) dan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) ini dapat direalisasikan mulai awal 2027 secara langsung ke para penerima manfaat.