Jurus KKP Jaga Iklim Usaha Perikanan Sehat di Indonesia

Jakarta – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengedepankan sanksi administratif bagi para pelaku usaha yang nakal. 

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Halid K. Jusuf, mengatakan pengawasan dan penindakan dilakukan bukan untuk mematikan investasi, melainkan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

BACA JUGA:KKP Tangani 30 Kontainer Impor Bahan Pakan Ikan Ilegal Selama 2025

BACA JUGA:KKP Gagalkan Dugaan Impor Ilegal Ikan 100 Ton di Tanjung Priok

BACA JUGA:Situbondo Ditetapkan jadi Lokasi Proyek Percontohan Budidaya Lobster

BACA JUGA:Intip Sederet Upaya KKP di 2025: Kampung Nelayan Merah Putih hingga Modernisasi Kapal Ikan

BACA JUGA:Laut Bebas Sampah hingga Penguatan Ekosistem Masuk Program Strategis KKP

Kami berusaha berlaku objektif terhadap setiap pelaku usaha yang melanggar. Kami tidak pernah berniat mematikan pelaku usaha untuk berinvestasi, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengurus perizinan jika terjadi pelanggaran,” ujar Halid dalam konferensi pers di KKP, Jumat (13/1/2026).

Ia menjelaskan, seiring penerapan perizinan berusaha berbasis risiko setelah Undang-Undang Cipta Kerja, pendekatan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan kini mengedepankan prinsip ultimum remedium, di mana sanksi pidana menjadi langkah terakhir.

Kalau sebelumnya penindakan selalu mengedepankan pidana, sekarang kami mengutamakan sanksi administratif. Pidana adalah pilihan terakhir, ujar dia.

Menurut Halid, sanksi administratif diberikan secara bertahap, mulai dari teguran pertama dan kedua, paksaan pemerintah berupa denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.

Penahapan sanksi ini dilakukan agar pelaku usaha tetap memiliki kesempatan memperbaiki kepatuhan usahanya, ujar dia.

Namun demikian, Halid menegaskan terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan pelanggaran secara ilegal, sanksi tetap akan ditegakkan secara tegas sesuai aturan.

Bagi pelaku usaha yang memang sengaja melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif tetap kami kenakan sebagai bentuk penegakan hukum,” tegasnya.

Halid juga menyampaikan, pengawasan PSDKP tidak hanya terbatas pada impor ikan konsumsi, tetapi mencakup seluruh rantai kegiatan perikanan. Mulai dari impor bahan baku, pakan dan obat ikan, induk dan benih ikan, hingga inti mutiara dan hasil perikanan lainnya.

Pengawasan tidak hanya dari hulu bahan baku impor, tetapi juga sampai ke unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,” ungkapnya.