Jepang Turunkan Pajak Makanan Jadi 1% Selama 2 Tahun

Jakarta – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memangkas pajak konsumsi untuk bahan makanan dari 8% menjadi 1% selama dua tahun yang dimulai April 2027.

Mengutip Strait Times, ditulis Jumat, (7/8/2026), pada 5 Agustus 2026, kabinet Sanae Takaichi menyetujui rencana pemangkasan pajak makanan tersebut. Rencana ini akan diajukan saat parlemen bersidang pada Oktober 2026.

BACA JUGA:Thailand Beri Insentif Pajak Kripto 0%, Ini Syarat dan Dampaknya bagi Investor

BACA JUGA:Cek Fakta: Hoaks Komdigi Bakal Kenakan Pajak Bagi Seluruh Platform Medsos

BACA JUGA:Buruh Tuntut Penghapusan Pajak Pencairan JHT, Said Iqbal Usul Ambang Batas Diubah

Pemangkasan pajak ini secara khusus berlaku untuk bahan makanan, minuman nonalcohol, dan makanan yang dibeli untuk dibawa pulang atau takeaway, yang kini dikenakan tarif lebih rendah sebesar 8%. Sementara itu, kegiatan makan di tempat atau dine-in akan tetap dikenakan tarif standar 10%.

Sanae Takaichi menuturkan, langkah ini merupakan kewajiban untuk memenuji janji utama yang dibuat saat Partai Demokrat Liberal yang berkuasa meraih kemenangan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya saat pemilihan umum pada Februari.

Mengutip Strait Times, kebijakan ini merupakan perubahan haluan yang tidak lazim dari strategi standar berupa pemberian bantuan tunai bersasaran khusus. Selain itu, langkah ini juga menandai penurunan pajak konsumsi pertama di Jepang sejak pajak itu diperkenalkan pada 1989 untuk mendanai program jaminan sosial.

Hal ini memicu pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah akan menutupi kekurangan pendapatan selama dua tahun yang diperkirkana mencapai 10 triliun yen.

Penurunan pajak konsumsi bahan makanan juga dapat memperburuk inflasi dengan mendorong peningkatan permintaan, sementara defisit fiskal yang membengkak dapat memicu reaksi pasar negatif yang semakin melemahkan nilai tukar yen. Kondisi tersebut pada gilirannya akan menaikkan biaya impor bahan pangan dan energi.

Inflasi adalah fenomena yang paling tidak disukai secara politis di negara atau era mana pun, tutur Peneliti di lembaga think thank Tokyo Foundation for Policy Research, Sota Kato kepada The Straits Times.

Jika harga-harga tetap tinggi, reaksi keras publik bisa saja terjadi. Saya yakin ini merupakan risiko politik terbesar bagi pemerintahan Takaichi,” tutur dia.