Jelang Wajib Halal, Industri Kosmetik dan UMKM Hadapi Tantangan Sertifikasi

Jakarta – Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026 menjadi tantangan bagi pelaku usaha, termasuk industri kosmetik dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk produk kosmetik, kewajiban sertifikasi halal tersebut merupakan bagian dari penahapan kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. BPJPH menyatakan kosmetik termasuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026.

BACA JUGA:Bahan Baku Impor Jadi Tantangan Industri Kosmetik Jelang Wajib Halal

BACA JUGA:Kemendag Tegaskan Wajib Halal Oktober 2026 Bukan Larangan Barang Impor

BACA JUGA:Wajib Halal 18 Oktober 2026, Industri Pangan Bersiap Ubah Rantai Pasok

BACA JUGA:Wajib Halal Oktober 2026, Pelaku Usaha Diminta Naik Kelas

BACA JUGA:BI: Pembiayaan Syariah Bisa Jadi Pilihan Ekspansi Korporasi

Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK), Solihin Sofian, mengatakan tantangan sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga proses untuk memastikan seluruh komponen bahan baku telah memenuhi persyaratan halal.

Bahan baku kosmetik, kata Solihin, dapat terdiri dari beberapa komponen. Karena itu, sertifikasi harus dilakukan terhadap komponen-komponen tersebut sebelum produk akhir dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

“Sehingga pada saat sertifikasi bahan 1 sudah keluar, 2-3-nya belum, maka bahan baku A yang akan dipakai di industri kosmetika itu tidak bisa dipakai karena belum halal. Jadi kita harus bisa melakukan sertifikasi untuk bahan 1, 2, 3 dulu, baru bisa mencakup ke bahan baku A, seperti itu,” ujar Solihin kepada www.wmhg.org, Rabu (30/9/2026).

Meski demikian, Solihin menyebut seluruh anggota PPAK telah melakukan sertifikasi halal untuk produksinya.