Jelang Pengumuman UMP 2026, Pengusaha Ngeluh Begini

Jakarta – Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menilai tantangan utama dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 bukan semata soal besaran upah, melainkan ketidakstabilan regulasi pengupahan. 

Menurutnya, dunia usaha selama ini taat terhadap aturan yang berlaku, namun regulasi yang terlalu sering berubah menyulitkan pengusaha.

BACA JUGA:Ribut UMP Tiap Tahun, Apindo Ingatkan Banyak Instrumen Upah yang Terabaikan

BACA JUGA:Bocoran Kenaikan UMP 2026, Bakal Tergantung Hal Ini

BACA JUGA:UMP 2026: Menaker Pastikan Perhitungan Berbasis KHL, Kenaikan Tiap Daerah Bisa Berbeda

“Mengenai pengupahannya kita ini taat regulasi kalau dari Apindo. Regulasi seperti apa, kita ikutin,” kata Bob dalam Konferensi Pers Indonesia Economic Outlook Apindo 2026, di Permata Kuningan Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bob mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah mengeluarkan hampir lima regulasi berbeda terkait pengupahan. 

Perubahan yang berulang itu membuat pelaku usaha kesulitan menyusun perencanaan bisnis secara berkelanjutan, terutama untuk jangka menengah dan panjang.

“Sebenarnya kan sudah ada regulasi, sudah hampir 5 regulasi yang dikeluarkan yang selalu berubah-berubah. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain, sehingga kita bisa merencanakan bisnis kita dengan lebih baik lagi,” jelasnya.

Ia menegaskan, kepastian aturan menjadi kunci agar dunia usaha dapat tetap bergerak dan menyerap tenaga kerja secara optimal.