Jelang KTT APEC, PM Korea Selatan Minta Aksi Merendahkan Wisatawan Asing Harus Dihapuskan

Jakarta – Perdana Menteri (PM) Korea Selatan Kim Min-seok menilai pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) merupakan kesempatan untuk menampilkan martabat nasional Republik Korea yang telah pulih.

Seiring hal itu, Kim Min-seok menegaskan langkah tegas terhadap segala bentuk ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap wisatawan asing menjelang KTT APEC yang akan digelar akhir Oktober 2025.Demikian seperti dikutip dari Antara, Rabu (15/10/2025).

BACA JUGA:Song Ji Hyo Ngaku Pernah Kabur dari Rumah Gara-gara Dipaksa Ikut Kencan Buta

Ia mengatakan, hal itu saat rapat keamanan publik bersama sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Luar Negeri Cho Hyun dan Menteri Dalam Negeri Yun Ho-jung, di tengah maraknya aksi unjuk rasa anti-China di berbagai wilayah Seoul.

“Pemerintah memandang pertemuan APEC bukan sekadar ajang diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menampilkan martabat nasional Republik Korea yang telah pulih,” ujarnya, merujuk pada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November di Kota Gyeongju, wilayah tenggara Korea Selatan.

PM Korea Selatan menyoroti keberlanjutan aksi kebencian terhadap warga asing di sejumlah lokasi yang dinilainya merugikan citra negara.

Tindakan destruktif seperti ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga asing, tetapi juga mengganggu kegiatan usaha para pedagang kecil setempat,” ujar dia.

Ia mengakui pentingnya kebebasan berpendapat, tetapi menekankan kebebasan tersebut harus dijalankan tanpa melanggar hak dan keselamatan orang lain.

Saya percaya bahwa tindakan diskriminatif dan ungkapan yang merendahkan terhadap orang asing harus dihapuskan sepenuhnya, karena hal itu mencederai martabat dan posisi Republik Korea di dunia internasional,” ujar Kim.

Ia menegaskan, setiap kementerian diminta menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap setiap tindakan yang memicu kebencian serta diskriminasi terhadap wisatawan asing dan merugikan para pelaku usaha kecil.