Jaminan Sosial Jadi Benteng Keluarga Pekerja dari Jurang Kemiskinan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap pentingnya jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, asuransi tersebut mampu menjamin kehidupan layak para pekerja.

Cak Imin memandang ada risiko yang dihadapi oleh para pekerja. Apalagi, bagi para pekerja di sektor informal yang masuk dalam golongan rentan. Tanpa perlindungan jaminan sosial, kata dia, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat mendorong keluarga pekerja jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

BACA JUGA:Ragam Hoaks BPJS Kesehatan, dari Peralihan Kepesertaan hingga Pemutihan Denda Iuran

BACA JUGA:Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Peralihan BPJS Mandiri ke Gratis

BACA JUGA:Total Anggaran untuk Tanggung Perlindungan Nelayan hingga Tukang Ojek di Tangerang

BACA JUGA:Cara Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Migran

“Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak,” kata Cak Imin dalam Anugerah Paritrana Award 2026, di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Pada konteks pekerja rentan, dia turut melihat peran pemerintah daerah hingga perusahaan untuk melirik sektor tersebut. Melalui Paritrana Award 2026, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi sejumlah kepala daerah dan perusahaan yang berkontribusi pada perlindungan pekerja rentan.

Kita harapkan dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk terus berkolaborasi bersama-sama, meningkatkan jumlah kepesertaan sekaligus memberikan jaminan perlindungan kepada para pekerja kita di manapun berada, tutur dia.

Senada, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat jaminan sosial ketenagakerjaan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem

“Apresiasi juga kami sampaikan kepada para seluruh penerima penghargaan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan, ujarnya.