Jaga Defisit APBN, Opsi Pemotongan Gaji Menteri Mulai Dibahas

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pemangkasan gaji pejabat negara, termasuk menteri, yang dikaitkan dengan upaya efisiensi guna menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%.

Ia mengungkapkan bahwa opsi tersebut memang sudah mulai dibahas, namun keputusan akhir masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Defisit APBN Rp 240 Triliun di Awal Tahun, Ternyata Ini Strategi Purbaya

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Bantah Isu Duit APBN Habis Jika Harga BBM Tidak Naik

BACA JUGA:Defisit APBN Tembus Rp 240 Triliun, Purbaya Minta Masyarakat Tenang

Purbaya menegaskan tidak mempermasalahkan jika kebijakan pemotongan gaji menteri benar-benar diberlakukan. Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah kebijakan serupa juga akan menyasar anggota DPR.

“Kalau (potong gaji anggota) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih enggak apa-apa, tetapi nanti kita lihat kebijakan presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (6/4/2026).

Terkait besaran pemotongan, Purbaya memperkirakan angkanya berada di sekitar 25%. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut masih sebatas asumsi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

“Kayaknya 25%, mungkin. Belum (ditetapkan), belum. Saya tebak kira-kira 25%,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, pembahasan mengenai rencana tersebut memang telah berjalan, tetapi hingga kini belum ada keputusan final, baik terkait mekanisme, besaran pemotongan, maupun pihak yang akan terdampak.