Intip Sederet Upaya KKP di 2025: Kampung Nelayan Merah Putih hingga Modernisasi Kapal Ikan

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2025, khususnya di subsektor perikanan tangkap. Langkah yang dilakukan dengan melakukan pembenahan menyeluruh tidak hanya kapal dan pelabuhan tetapi juga sistem.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menuturkan,  sepanjang 2025, KKP berupaya memperkuat tata kelola perikanan tangkap agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan.

BACA JUGA:KKP Fokus Tingkatkan Produksi Budidaya Ikan, Revitalisasi Ribuan Hektare Tambak

BACA JUGA:Strategi Blue Economy KKP 2025: Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

BACA JUGA:Kinerja Perikanan 2025 Kinclong, Investasi Tembus Rp 7,82 Triliun

Dia menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh, tidak hanya pada aspek fisik seperti kapal dan pelabuhan, tetapi juga pada sistem, regulasi, serta perlindungan tenaga kerja perikanan.

Tidak boleh lagi ada kapal perikanan yang tidak kompeten, asal-usulnya tidak jelas, hingga sistem pengupahan yang tidak sesuai standar. Kita tidak menggunakan istilah ekstrem, tetapi memang selama ini masih ada celah yang perlu kita benahi bersama, ujar Lotharia, Senin, 15 Desember 2025, seperti dikutip Selasa (16/12/2025).

Salah satu langkah strategis yang disorot adalah komitmen Indonesia dalam Pengesahan Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Menurut Lotharia, sepanjang 2025, KKP telah melakukan serangkaian audiensi dan pertemuan tingkat tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, asosiasi nelayan, pelaku usaha, hingga perwakilan International Labour Organization (ILO).

Sepanjang tahun ini kami sudah melakukan audiensi puluhan kali, bahkan bisa mencapai lebih dari 70 kali. Artinya, hampir setiap minggu selalu ada dialog. Ruang komunikasi kami buka seluas-luasnya. Tidak ada yang kami tutup, ujar dia.

Dialog intensif tersebut menjadi landasan bagi perumusan kebijakan strategis, mulai dari perlindungan awak kapal perikanan, penyederhanaan tata kelola usaha penangkapan ikan, hingga penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Lotharia menuturkan, seluruh aspirasi yang masuk tidak hanya ditampung, tetapi juga ditindaklanjuti dan dicarikan solusi bersama.