Inovasi Menteri Trenggono Bikin PNBP Perikanan Tangkap Naik 30 Persen pada 2024

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada kenaikan setoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan sepanjang 2024. KKP mencatat, kenaikan PNBP mencapai 30 persen.

Naiknya setoran tersebut disebabkan sistem baru penyetoran PNBP menjadi pasca produksi yang dimulai 2023. Ini menjadi salah satu inovasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Data KKP mencatat, PNBP subsektor perikanan tangkap menembus Rp 1,053 triliun. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan total PNPB KKP sampai menjelang akhir tahun tembus Rp 2,16 triliun.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan perolehan ini merupakan andil bersama pemerintah dengan para pelaku usaha perikanan. Kepatuhan pelaku usaha, dinilainya menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut.

“Perolehan ini menjadi bukti PNBP pascaproduksi sebagai bentuk keadilan berusaha. Pembayaran PNBP disesuaikan dengan jumlah ikan hasil tangkapan setelah didaratkan,” kata Latif dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/1/2025).

Capaian kinerja sektor perikanan tangkap terdiri dari torehan PNBP sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 955,39 miliar dan non SDA yang berasal dari imbal jasa unit pelaksana teknis (UPT) sebesar Rp 101,193 miliar.

Penerapan PNBP pascaproduksi telah KKP terapkan sejak tahun 2023 sebagai bagian dari implementasi penangkapan ikan terukur (PIT). Jika dibandingkan dengan peroleh tahun lalu, terjadi peningkatan perolehan PNBP perikanan tangkap sebesar 30 persen pada 2024.

Dikembalikan ke Nelayan

Latif menerangkan perolehan PNBP akan dikembalikan ke masyarakat kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk mendukung produktivitas dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil.

Hasil PNBP kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan termasuk program bantuan bagi nelayan kecil, berupa peningkatan kapasitas dan pemberdayaan,” ujarnya.

Sebelumnya, di berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PNBP pascaproduksi ini diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat dan Indonesia sejahtera.