Industri Plastik Acungi Jempol Langkah Badan Standardisasi Nasional Soal Ini

Jakarta Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menyambut baik langkah tegas Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang mengabolisi Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-4829:2005 terkait Pipa Polietilena (PE).

Melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 691/KEP/BSN/12/2020, standar tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan teknis maupun dasar sertifikasi produk pipa di Indonesia.

BACA JUGA:Ahli IPB: Spatula Plastik Bisa Ganggu Kesuburan dan Picu Kanker Saat Digunakan untuk Masak

BACA JUGA:4 Cara Lindungi Kulit dari Paparan Mikroplastik yang Picu Percepatan Penuaan

BACA JUGA:Paparan Mikroplastik di Air Hujan, Bisa Bikin Peradangan pada Kulit Kering dan Luka

Wakil Ketua Umum INAPLAS, Edi Rivai, menyatakan keputusan BSN ini merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan memastikan peningkatan kualitas produk pipa nasional.

“Kami menyambut baik ketegasan BSN dalam mengabolisi SNI 06-4829:2005 dan menetapkan SNI terbaru yang selaras dengan standar internasional,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Sebagai pengganti standar lama, BSN telah menetapkan dua standar baru yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan referensi internasional, yaitu SNI 9362:2025 tentang pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase, dan saluran pembuangan bertekanan yang mengacu pada ISO 4427-2:2019, serta SNI 9383:2025 tentang Resin Polietilena (PE) untuk fiting dan pipa sistem perpipaan air minum, drainase, dan saluran pembuangan bertekanan yang mengacu pada ISO 4427-1:2019.

Edi menambahkan bahwa langkah BSN tersebut memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku industri untuk mengikuti standar yang telah diperbarui sesuai praktik terbaik.

“Dengan penghapusan ini, tidak ada lagi dasar hukum bagi siapa pun untuk menggunakan SNI lama sebagai acuan teknis atau sertifikasi. SNI terbaru yaitu, SNI 9362:2025 dan SNI 9383:2025, kini menjadi satu-satunya standar yang sah dan berlaku secara nasional,” pungkasnya.