Indonesia – Korea Selatan Teken 10 MoU Senilai Rp 173 Triliun

Jakarta – Indonesia dan Korea Selatan meneken 10 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di berbagai sektor, senilai mencapai USD 10,2 miliar atau sekitar Rp 173 triliun. Kesepakatan yang dicapai mencakup berbagai sektor prioritas, mulai dari ekonomi, energi, digital, hingga kesehatan dan industri masa depan.

Ini bagian upaya memperkuat kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperluas investasi, serta mempercepat transformasi ekonomi berbasis teknologi dan energi bersih.

BACA JUGA:Menyambut 71 Tahun Konfrensi Asia-Afrika Bandung: Menuju Transformasi Ekonomi Nasional

BACA JUGA:OJK: Transaksi Harian Pasar Modal Sentuh Rp 20,66 Triliun per Maret 2026

BACA JUGA:Indonesia Bidik Negara Ini untuk Antisipasi Gangguan Impor Bahan Baku Plastik

Kemitraan bilateral yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global sekaligus membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan.

“Bagi saya, kunjungan kenegaraan pertama ini sangat penting. Saya menganggap Korea sebagai sahabat dekat Indonesia dan saya ingin meningkatkan kerja sama ini,” ujar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, Rabu, 1 April 2026, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (2/4/2026).

Sebagai wujud komitmen tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pengumuman dan pertukaran 10 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Pertukaran MoU tersebut mencerminkan penguatan kemitraan strategis kedua negara yang terus berkembang dan berorientasi jangka panjang. Secara rinci, kerja sama tersebut meliputi pembentukan dialog strategis komprehensif, khusus, penguatan kerja sama ekonomi 2.0, pengembangan kemitraan mineral kritis, serta kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI) untuk Kesehatan dasar dan Pembangunan manusia.

Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan di bidang energi bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), serta industri jasa pembangkit lepas pantai.