Indonesia Kena Tarif AS Terkait Kerja Paksa, Pemerintah Terus Negosiasi

Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons kebijakan Amerika Serikat (AS) yang mengenakan tarif tambahan 10% terhadap produk Indonesia berdasarkan hasil investigasi Section 301 Trade Act of 1974 terkait larangan impor barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa (forced labor). Pemerintah menegaskan, di balik kebijakan tersebut, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) juga mengakui komitmen Indonesia dalam mencegah praktik kerja paksa di rantai pasok global.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah mencermati pengakuan USTR bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen aktif serta kerangka regulasi untuk mencegah dan memberantas praktik kerja paksa.

BACA JUGA:MoonPay Gandeng Discover Network untuk Transaksi Kripto di AS

BACA JUGA:Aksi Pria Berkostum SpiderMan Bantu Penyandang Disabilitas Menyeberang Jalan

BACA JUGA:Kapitalisasi Pasar 7 Saham Raksasa AS Merosot Rp 14.339 Triliun

BACA JUGA:Serangan Baru AS ke Iran Tewaskan 6 Orang

Pemerintah Indonesia mencermati pengakuan USTR bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang secara aktif berkomitmen dan memiliki kerangka regulasi untuk mencegah serta memberantas praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok global, ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan, selama proses investigasi berlangsung, pemerintah Indonesia secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah AS. Indonesia juga berpartisipasi dalam seluruh tahapan investigasi, mulai dari penyampaian dokumen tertulis (written submission), menghadiri public hearing, hingga konsultasi antarpemerintah.

Investigasi tersebut mencakup dua isu utama, yakni kelebihan kapasitas (excess capacity) sektor manufaktur serta larangan impor barang yang dihasilkan melalui kerja paksa.