Indonesia di Persimpangan: Ekonomi, Regulasi dan Digitalisasi Jadi Kunci

Jakarta – Indonesia disebut sedang berada di persimpangan penting dalam lanskap ekonomi-politik pada 2026. Di mana, ada  peluang terbuka lebar yang berasal dari bonus demografi, stabilitas politik dan keamanan serta agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan. Namun, dinamika geopolitik global yang kian tidak pasti membayangi gambaran optimisme tersebut.

Hal itu disampaikan Burhanuddin Abdullah, Board of Advisors Prasasti, dalam Opening Remarks Prasasti Luncheon Talk 2026 bertajuk “Navigasi Perekonomian dalam Ketidakpastian Global”, pekan lalu.

BACA JUGA:Dorong Kemandirian Ibu Rumah Tangga, Sandiaga Uno Gelar Pelatihan Tata Boga di Sukabumi

BACA JUGA:Bursa Saham Asia Tergelincir, Investor Menanti Data China

BACA JUGA:Ekonom INDEF: Danantara Hadir di WEF 2026 Bangun Kepercayaan Investor Global

Burhanuddin menyatakan, meskipun situasi global terus bergerak dinamis, menantang dan menciptakan tekanan, posisi ekonomi Indonesia relatif terjaga dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen.

Dia berharap angka tersebut dapat terdongkrak pada 2026, dengan syarat pemerintah serius melakukan pembenahan struktural. “Pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan efisiensi,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, sejumlah isu krusial perlu dikaji secara mendalam, antara lain ketenagakerjaan, pemanfaatan teknologi, serta kompleksitas regulasi yang dinilai sudah terlalu berlebihan.

Kompleksitas regulasi ini menjadi persoalan serius yang menghambat investasi, terutama investor asing. 

Dia mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 67 ribu aturan, mulai dari 1.800 undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga regulasi teknis lainnya.

Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim usaha. Pemerintah, kata dia, berniat menyederhanakan regulasi agar dunia usaha kembali bergerak lebih efisien.