Indonesia Dapat Utang Rp 7,5 Triliun dari ADB buat Percepatan Transisi Energi

Jakarta – Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta atau sekitar Rp 7,55 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 15.101) untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energinya. 

Program Transisi Energi yang Terjangkau dan Berkelanjutan akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan target emisi bersih nol dari pembangkitan listrik pada 2050, salah satu dari dua subprogram dalam program ini.

Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energi-nya, ujar Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih,” ia menambahkan. 

Pesatnya pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listrik-nya, tetapi mengakibatkan sangat ketergantungan kelistrikannya pada  sumber tenaga berbasis bahan bakar fosil antara lain batu bara, gas, dan diesel.

Program ini fokus membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat bagi transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor dan keberlanjutan keuangan, serta memastikan transisi yang adil dan inklusif.

Salah satu langkah pentingnya adalah pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP), dengan dukungan dari Kemitraan Transisi Energi Adil Indonesia, yang mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi untuk mencapai transisi energi yang adil.

Langkah penting lainnya termasuk penyempurnaan regulasi guna meningkatkan skala kapasitas energi terbarukan, dan prakarsa untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola badan usaha milik negara di bidang energi, termasuk meningkatkan kesetaraan gender.