Indonesia Butuh Dana Swasta Rp 700 Triliun untuk Infrastruktur

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) target menghimpun dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp 700 triliun. Total target itu disasar selama 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono mengatakan, investasi tersebut akan dilaksanakan melalui proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Jadi sudah banyak yang sudah kita list untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan kita dorong ke KPBU, ujar Yongki, sapaan akrabnya di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Targetnya, jumlah dukungan pembiayaan infrastruktur hingga 2029 akan meningkat Rp 260 triliun dari masa pemerintahan kabinet Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Sekarang yang untuk pembiayaan infrastruktur memang sedang kita genjot. Mudah-mudahan meningkat, yang tadinya 5 tahun yang lalu sekitar Rp 440 triliun, meningkat hampir Rp 700 triliun, paparnya.

Secara porsi, Yongki berkata, sejauh ini dukungan pembiayaan dalam skema KPBU masih lebih banyak berasal dari investor domestik. Namun, sejumlah negara telah melirik untuk ikut masuk di sana.

Sudah meningkat, pelan-pelan sedikit sudah banyak yang masuk juga investor asing. Banyak yang sudah masuk. Kan dari Hong Kong, China, itu sudah ada yang masuk, ungkap dia.

Selain dua negara Asia Timur tersebut, Yongki menyebut Uni Emirat Arab sudah turut melirik investasi di proyek jalan tol Tanah Air. Namun, itu masih sebatas kajian dan belum masuk tahap eksekusi.

Untuk jalan tol belum. Tapi sudah melirik iya, mereka (Uni Emirat Arab) lagi mengkaji. Untuk investornya dia bekerjasama dengan pihak lokal, ada juga, pungkas Yongki.