Indonesia Bidik Net Zero Emission di 2060, Bagaimana Perhitungan Karbonnya?

Jakarta PT Intikom Berlian Mustika (Intikom) dan FPT Information System (FPT IS) telah secara resmi menjalin kemitraan untuk mengembangkan solusi penghitung karbon dan teknologi ramah lingkungan di Indonesia.

Kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam mendukung perusahaan Indonesia dalam proses transformasi hijau, memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dan pencapaian target emisi nol bersih di negara ini.

Seiring dengan tuntutan dunia terhadap pembangunan hijau, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi isu penting, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun memiliki ambisi besar untuk dapat mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 sehingga banyak regulasi yang semakin ketat. Hal ini mendesak perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi solusi hijau yang efektif.

Menjawab tantangan ini, Intikom dan FPT IS telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Momerandum of Understanding (MoU) sebagai fondasi bagi kemitraan yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi hijau dan memperkenalkan solusi penghitungan karbon canggih sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Indonesia.

Solusi Penghitungan Karbon Canggih

VertZero merupakan solusi penghitungan karbon FPT IS yang akan menjadi alat penting bagi perusahaan yang ingin mendigitalisasi pengumpulan data lingkungan, penghitungan, pengelolaan, laporan dan pelacakan emisi sesuai dengan standar internasional.

Selain itu, ada juga jasa konsultasi strategis untuk membantu perusahaan merancang peta jalan yang jelas dan berkelanjutan untuk transformasi hijau.

“Kami berharap dapat membuat VertZero menjadi salah satu solusi terdepan di pasar Indonesia, terutama di sektor keuangan, perbankan, dan manufaktur. Kami percaya kerjasama kami dengan Intikom akan menginspirasi bisnis lokal untuk merangkul tren pembangunan berkelanjutan dan memenuhi standar peraturan yang semakin ketat, kata Direktur Asia Tenggara FPT IS, Doan Duy Lam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/11/2024).