Hashim Sebut Indonesia Kehilangan Potensi Penerimaan Rp 1.500 Triliun per Tahun

Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp 1.500 triliun per tahun akibat rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Hashim menilai, peningkatan penerimaan membutuhkan reformasi perpajakan dan digitalisasi transaksi ekonomi.

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih sekitar 12% dari PDB, tertinggal dari Kamboja yang mencapai 18% dan Vietnam sebesar 23%. Selisih enam poin persentase terhadap Kamboja, menurut perhitungannya, setara dengan potensi penerimaan sekitar US$90 miliar atau Rp 1.500 triliun per tahun.

BACA JUGA:Fenomena El Niño: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya bagi Indonesia

BACA JUGA:Maskapai Malaysia Batalkan Penerbangan ke Singapura Imbas Kabut Asap

BACA JUGA:Petarung Indonesia Sanjaya Hutagaol Tantang Jagoan Spanyol, Buru Kontrak Rp 1,8 M di ONE Friday Fights 175

Menurut perhitungan saya, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun, jika menggunakan kurs Rp 16.700 per dolar AS,” ujar Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasio penerimaan negara mencapai 18% dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah perlu mengatasi hambatan birokrasi dan memperbaiki pemungutan pajak, penerimaan negara, serta royalti melalui sistem elektronik.

Menurut saya, jawabannya adalah kemauan politik,” kata Hashim, merujuk pada perbedaan rasio penerimaan negara Indonesia dan Kamboja.

Hashim juga menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara resmi. Ia mengutip perkiraan Bank Dunia, ekonomi abu-abu (gray economy) Indonesia mencapai sekitar 35%–45% dari perekonomian nominal.

Menurut Hashim, digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah menjangkau kegiatan ekonomi yang selama ini berada di luar pencatatan resmi. Pemerintah juga menyiapkan pembukaan rekening bagi sekitar 30% penduduk yang belum memiliki rekening bank melalui Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, disertai penghapusan biaya pembukaan rekening sebesar Rp 50.000.

Hashim menegaskan, peningkatan penerimaan negara menjadi peluang untuk memperkuat kapasitas fiskal Indonesia. Namun, angka kehilangan potensi Rp 1.500 triliun per tahun tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan Hashim, bukan penerimaan yang dipastikan dapat langsung dihimpun pemerintah.