Hashim Djojohadikusumo: Ratusan Tambang Ilegal Dibekingi Orang Kuat

Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, saat ini masih ada ratusan tambang melanggar aturan yang beroperasi. Tambang ilegal itu masih berdiri lantaran dilindungi oleh orang-orang kuat di Indonesia.

Hashim mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menindak pengoperasian tambang di luar aturan tanpa pandang bulu. Seperti yang telah dilakukan terhadap sejumlah tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.

BACA JUGA:Hashim Djojohadikusumo Ancam Pidanakan Kepala Daerah yang Abai Kelola Sampah

BACA JUGA:Hashim Djojohadikusumo: Pasar Karbon Jalan Juni 2026, Tarik Miliaran Dolar AS

BACA JUGA:Hashim Djojohadikusumo Ungkap Hal Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2026

Ada empat tambang melanggar aturan di Raja Anlat, tapi sudah tindakan. Dan ratusan tambang lainnya ini ternyata masing-masing dibekingi siapa? Orang-orang kuat. Bisa dimengerti ya di Indonesia siapa yang kuat, kata Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Banyak tambang ilegal ini yang mengakibatkan bencana alam. Rakyat ratusan jadi korban. So ini ada konsekuensi pidana bagi pelaku-pelakunya, karena ada rakyat yang meninggal. Dan ada tindakan cukup tegas, sangat-sangat tegas, seru dia.

Selain tambang ilegal, adik dari Presiden Prabowo Subianto ini meneruskan, pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga telah menguasai sekitar 4,09 juta ha hutan lindung yang disulap sepihak menjadi kebun sawit.

Menurut laporan yang diterimanya, perusahaan pendiri perkebunan sawit itu sudah terlampau melangkahi aturan. Bukan hanya pembukaan lahan secara sepihak, tapi juga mangkir dari kewajiban dalam membayar pajak kepada negara.

Saya dengar diduduki 400 lebih perusahaan liar. Sebagian banyak tidak punya NPWP, bahkan sebagian tidak punya rekening bank di Indonesia. Rekening bank mereka ada di Singapura dan Hong Kong. Mereka tidak bayar pajak, yang saya dengar ada yang sampai 15 tahun tidak bayar pajak, tidak bayar retribusi, tidak bayar macam-macam, tuturnya.