Jakarta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok harga rumah subsidi agar bisa dicicil sebesar Rp 600-700 ribu per bulan. Hitungan ini seiring pengkajian ukuran rumah subsidi \’mungil\’ menjadi minimal 18 meter persegi (m2).
Adapun, Lippo Group sendiri menghadirkan desain terbaru rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 14 m2 untuk 1 lantai dan 23,4 m2 untuk 2 lantai. Keduanya jadi usulan desain bagi rumah subsidi di kawasan perkotaan.
Nanti insyaallah kalau memang nanti ke depan kita sudah banyak masukan dari semua stakeholder dengan harga yang nanti lebih murah, tentu cicilannya juga kita dorong bisa lebih murah bisa Rp 600 sampai 700 ribu sebulan, kata Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Dia mengatakan, diskusi mengenai biaya cicilan yang jadi tanggungan konsumen ini merupakan pembahasan komprehensif selain topik ukuran rumah subsidi. Angka Rp 600-700 ribu per bulan itu lebih rendah dari cicilan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berkisar Rp 1 jutaan per bulan.
Sri menjelaskan, murahnya usulan cicilan dan luas rumah subsidi jadi upaya untuk mengakomodir masyarakat tanpa pendapatan tetap. Pada saat yang sama, diharapkan juga bisa diterima oleh masyarakat yang ingin lebih dahulu memiliki rumah yang tak begitu luas.
Kita intinya pemerintah ingin membuka opsi supaya masyarakat tadi non-fixed income misalnya masyarakat yang memang membutuhkan rumah lebih dekat aktivitas tetapi tidak perlu ruangan yang besar dulu karena memang baru berkeluarga dan lain-lain gitu. Jadi kita menjawab beberapa demand dari masyarakat gitu, tuturnya.