Hadapi 2026, Pemerintah Diminta Tekan Ongkos Transportasi Umum

Jakarta – Menghadapi kondisi ekonomi yang diperkirakan semakin menantang pada 2026, Ahli Transportasi sekaligus Profesor Perencanaan Urban & Regional Universitas Diponegoro, Bambang Susantono menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keterjangkauan biaya transportasi umum. Ia menyebut transportasi tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai sektor bisnis yang berorientasi pada untung dan rugi.

Menurut Bambang, mobilitas memiliki dimensi yang jauh lebih luas, mencakup aspek sosial dan ekonomi kota. Pergerakan masyarakat yang lancar dan terjangkau akan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BACA JUGA:Perkokoh Sektor Industri sebagai Pilar Ekonomi Indonesia 2026

BACA JUGA:Danantara Dinilai Efektif Dorong Produktivitas Lewat Investasi Jangka Panjang

BACA JUGA:Suhendra Wiriadinata Resmi Jadi Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia

BACA JUGA:BSI Dukung Transisi Ekonomi Rendah Karbon, Capai Target Net Zero Emission Indonesia

Transportasi itu tidak bicara soal untung rugi saja, tapi bagaimana multiply effect-nya dan forward serta backward linkage-nya dengan kegiatan ekonomi kota,” ujarnya dalam acara Catatan Transportasi Awal Tahun 2026, Kamis (8/1/2026).

Ia mencontohkan meskipun tarif angkutan utama seperti bus Transjakarta relatif terjangkau, beban biaya seringkali muncul dari perjalanan awal dan akhir atau first mile dan last mile yang tidak terintegrasi dengan baik.

Backbone-nya mungkin naik Transjakarta Rp 3.500, tapi yang sering memberatkan itu justru biaya dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke rumah,” kata Bambang.

Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, ia menilai dukungan pemerintah terhadap transportasi publik menjadi semakin penting, terutama agar masyarakat tidak terbebani ongkos mobilitas yang terlalu tinggi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kalau melihat ke depan, 2026 ini ekonomi akan semakin menantang, sehingga menurut saya ongkos transportasi itu tetap perlu dibantu oleh pemerintah,” pungkasnya.