Greenland Jadi Rebutan: PM Nielsen Tolak Barter Mineral dan Wilayah dengan AS

Jakarta – Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah negaranya merupakan “garis merah” yang tidak dapat ditawar, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait adanya “kerangka kerja kesepakatan” dengan NATO.

Penegasan tersebut disampaikan Nielsen dalam konferensi pers di Nuuk, di tengah meningkatnya sorotan global terhadap posisi strategis Greenland dalam peta geopolitik dan ekonomi dunia.

BACA JUGA:Rupiah Menguat ke Level Rp 16.820, Intip Prediksi Pekan Depan

BACA JUGA:Jika Perang Dagang AS-Eropa Pecah, Stabilitas Ekonomi Global Bakal Terguncang

BACA JUGA:Donald Trump Melunak Terkait Greenland, Rupiah Melesat terhadap Dolar AS

Dikutip dari CNBC, Jumat (23/1/2026), isu Greenland kembali mencuat setelah Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan awal dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte usai pertemuan tertutup di Davos, Swiss.

Namun, pengumuman itu disampaikan tanpa detail yang jelas dan memicu kebingungan, termasuk di kalangan otoritas Greenland sendiri.

Nielsen mengaku tidak mengetahui isi pasti dari kerangka kerja tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang bisa melibatkan Greenland tanpa persetujuan langsung dari pulau itu serta Kerajaan Denmark sebagai otoritas yang menaunginya.

Dalam konteks bisnis dan ekonomi global, Greenland kini menjadi pusat perhatian karena kekayaan sumber daya mineralnya, termasuk mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk industri teknologi dan energi hijau.

Di sisi lain, posisi geografis Greenland di kawasan Arktik menjadikannya aset strategis bagi pertahanan dan logistik militer. Kombinasi kepentingan ekonomi dan keamanan inilah yang membuat setiap pernyataan terkait Greenland berdampak luas, bukan hanya bagi kawasan Nordik, tetapi juga bagi stabilitas pasar dan hubungan transatlantik.

Nielsen menegaskan bahwa Greenland telah memilih jalur geopolitik yang jelas yang tetap berada dalam Kerajaan Denmark, Uni Eropa, dan NATO. Menurutnya, isu ini bukan semata soal kepentingan lokal, melainkan menyangkut tatanan dunia dan penghormatan terhadap hukum internasional.

“Kami memilih Kerajaan Denmark. Kami memilih Uni Eropa. Kami memilih NATO,” kata Nielsen kepada pers di Nuuk, Greenland.

“Ini bukan hanya situasi bagi Greenland dan Kerajaan Denmark, ini tentang tatanan dunia bagi kita semua,” tambahnya.