Goncangan Geopolitik, Batu Bara Tahan Banting

Jakarta – Goncangan geopolitik global kerap mengganggu pasokan minyak dan gas di pasar internasional. Di tengah kondisi tersebut, komoditas lain seperti batu bara menjadi alternatif energi yang lebih stabil terhadap paparan dampak perang, termasuk ketegangan yang belakangan terjadi antara Amerika Serikat dan Iran.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai batu bara kembali naik daun ketika konflik geopolitik mengganggu pasokan minyak dan gas. Menurutnya, batu bara adalah sumber energi yang relatif stabil dan mudah diakses oleh banyak negara.

BACA JUGA:Soal Investigasi Dagang AS, Pemerintah: Ikuti Saja

BACA JUGA:Indonesian-American Games 2026 Jadi Ruang Diaspora Unjuk Gigi

BACA JUGA:Luhut: Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz Mulai Membaik, tapi Biaya Asuransi Masih Tinggi

“Cadangan batu bara tersebar luas dan tidak terlalu terkonsentrasi di kawasan konflik. Jadi aman, tidak terlalu terpengaruh panasnya geopolitik. Dalam situasi krisis, batu bara sering berfungsi sebagai penyangga pasokan energi primer,” tutur Bisman dalam keterangan tertulis.

Sejalan, Pengamat energi Iwa Garniwa tak menampik bahwa sejumlah negara kembali meningkatkan penggunaan batu bara ketika terjadi gangguan pasokan energi global atau lonjakan harga minyak dan gas.

“Oleh karena itu beberapa negara, seperti China dan India, telah meningkatkan impor batu bara untuk menjaga ketahanan energi mereka. China, misalnya, meningkatkan impor batu bara sebesar 500 juta ton pada 2024 untuk mengamankan pasokan energi domestik,” terang Iwa.

Hal ini bisa menjadi angin segar bagi Indonesia lantara posisinya yang strategis sebagai eksportir batu bara global. Berdasarkan data Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025, dari total 1,3 miliar ton batu bara yang diperdagangkan secara global, Indonesia memasok sekitar 514 juta ton atau sekitar 43%.

“Sehingga Batu bara masih bisa menjadi primadona walau banyak negara termasuk Indonesia menghentikan baru bara sebagai bahan bakar PLTU. Kebijakan ini perlu di evaluasi apabila eskalasi geo politik demi menjaga ketahanan energi Nasional,” kata dia.