Gerak Cepat Indonesia Jamin Perlindungan Kerja Awak Kapal Perikanan

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap proses menuju ratifikasi konvensi Inteenational Labour Organisation (ILO) 188. Hal ini menjadi penegasan perlindungan terhadap awak kapal perikanan di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia sebagai ratifikasi Konvensi ILO 188. Aturan ini menjadi bukti komitmen pemerintah memperkuat perlindungan bagi awak kapal perikanan di Indonesia.

BACA JUGA:KKP Buka Rekrutmen 20.094 Awak Kapal Profesional

BACA JUGA:Susi Pudjiastuti Ditunjuk Jadi Komisaris Utama BJB

BACA JUGA:Pemerintah Bangun 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih di 2026

BACA JUGA:Top 3: Penjelasan KKP Soal Heboh Nelayan Tolak Kapal Trawl di Merauke

“KKP bergerak cepat sejak peringatan May Day tahun lalu ketika Pak Presiden mengumumkan akan meratifikasi, sejumlah aksi strategis kami lakukan bersama sejumlah pihak, dan alhamdulilah berhasil direalisasikan,” kata Trenggono dalam keterangan resminya, Sabtu (2/5/2026).

Ratifikasi konvensi ILO 188 ini menjadi upaya menghadirkan standar kerja layak di sektor perikanan. Apalagi sektor tersebut selama ini dikenal memiliki risiko tinggi dan tantangan perlindungan tenaga kerja. Tidak hanya dari faktor alam namun juga lingkungan kerjanya.

Melalui Perpres tersebut, negara memastikan awak kapal perikanan mendapatkan perlindungan menyeluruh. Mulai dari proses rekrutmen, hak dan kewajibannya, aspek keselamatan kerja, kesehatan, hingga kepastian hubungan kerja yang lebih jelas dan manusiawi.

Ratifikasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan di sektor perikanan tangkap Indonesia, kata dia.