Gagal Berunding, Kanada Balas Tarif AS Mulai 8 September 2026

Jakarta – Perdana Menteri Kanada Mark Carney menanggapi pemberlakukan tarif 50% Amerika Serikat (AS)  dengan tarif balasan mulai 8 September.

Dikutip dari CNBC, Senin, (24/8/2026), AS telah memberlakukan tarif 50% terhadap beberapa produk Kanada pada Sabtu, 22 Agustus 2026 setelah perundingan perdagangan antara keduanya menemui jalan buntu pada Jumat, 21 Agustus 2026.

BACA JUGA:Tarif 50% AS Mulai Berlaku, Kanada Siapkan Balasan

BACA JUGA:Kontroversi Kapal Induk AS, Nama Pahlawan Perang Hendak Diganti Trump

BACA JUGA:Hakim Batalkan Kebijakan Trump soal Penangguhan Visa 75 Negara

BACA JUGA:Trump Lepas Saham Meta, Beli Berkshire Hathaway hingga Mastercard

Para negosiator baik dari AS maupun Kanada telah berupaya menjalin kesepakatan seminggu belakangan, bahkan beberapa kali mengisyaratkan hampir mencapai titik temu. Presiden AS Donald Trump telah menunda tenggat awal yang semula ditetapkan pada Rabu, tepat beberapa jam sebelum tarif tersebut diberlakukan, dengan dalih ada kesepakatan yang akan segera diselesaikan. Menteri Perdagangan Kanada untuk Amerika Serikat, Dominic LeBlanc, juga mengatakan kepada wartawan pada Kamis (20/08/2026) bahwa kesepakatan sudah “sangat dekat.”

Namun, kedua belah pihak saling menyalahkan karena gagalnya kesepakatan tersebut, sementara tarif yang berlaku sejak Sabtu pagi berdampak pada ekspor Kanada sekitar US$ 20 miliar atau Rp 354 triliun (asumsi kurs dolar terhadap rupiah 17.700), termasuk anggur, furnitur, produk susu, semen, pakaian, pancing, dan perlengkapan hoki.

Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer, dalam sebuah unggahan di X pada Sabtu dini hari, menyatakan, Kanada enggan menyelesaikan perjanjian perdagangan sesuai ketentuan yang telah disepakati awal pekan ini.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat, 21 Agustus 2026 mengatakan meskipun telah berupaya mencapai kesepakatan, kemajuannya dinilai belum memenuhi tujuan Kanada. 

Perubahan mendadak pada ketentuan yang diusulkan AS tidak adil, tidak ekonomis, dan mempertanyakan keandalan kesepakatan apapun, ia menambahkan.