Freeport Sudah Ajukan Perpanjangan izin Operasi

Jakarta – PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengajukan perpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ke pemerintah. Ini untuk menjamin operasional Freeport setelah 2041.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas mengungkap pihaknya sudah mengajukan perpajangan IUPK sejak pertengahan Juni 2026 lalu. Adapun, saat ini IUPK PTFI berlaku hingga 2041.

BACA JUGA:Bos Freeport Harap Dapat Kepastian Perpanjangan IUPK Lebih Cepat

BACA JUGA:Freeport Pastikan Smelter Gresik Kembali Beroperasi September 2026

BACA JUGA:Freeport Indonesia Targetkan Tambang Kucing Liar Beroperasi 2029

Ya seperti biasa harus di review dulu, dilihat ini lengkap dan lain sebagainya. Sudah dari pertengahan Juni, kata Tony ditemui di Jakarta, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Informasi, perpanjangan UIPK salah satunya mensyaratkan penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah di PTFI. Rencananya, Freeport McMoran akan melepas sekitar 12 persen kepemilikan lagi demi memperpanjang kepastian operasional.

Jika hal tersebut terealisasi, maka pemerintah melalui BUMN PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID akan mengempit 63 persen saham di PTFI.

Jadi kalau menurut peraturannya, salah satu persyaratan diterbitkannya IUPK itu sudah ditandatangani perjanjian soal divestasi tambahan. Pada saat diterbitkan. Itu menjadi salah satu prasyarat, itu menurut peraturannya, urai Tony.

Kirim Draf Divestasi Saham ke Pemerintah

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyerahkan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12% kepada pemerintah sebagai bagian dari proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Langkah ini menjadi salah satu syarat utama agar operasional tambang Grasberg di Papua Tengah dapat terus berlanjut.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan dokumen divestasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan saat ini masih dalam tahap pembahasan.

“Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah,” ujar Tony dikutip dari Antara, Kamis, 18 Juni 2026.