Fit and Proper Test Kepala Pengawas Bursa Mineral, Sarjito Ungkap 8 Strategi

Jakarta – Sarjito menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) di Komisi XI DPR. Dalam uji kepatutan ini,  Sarjito, menyiapkan delapan kebijakan strategis untuk membangun bursa mineral yang likuid dan terpercaya.

Menurut Sarjito, bursa mineral tidak hanya perlu menjadi tempat transaksi komoditas. Dalam jangka panjang, keberadaannya diharapkan mampu memperkuat kedaulatan pasar Indonesia sehingga posisi Indonesia di pasar global tidak lagi sebatas price taker atau penerima harga.

BACA JUGA:CEO Bursa Mineral dan Komoditas Bakal Dipilih OJK

BACA JUGA:Komisi XI DPR Sepakat Sarjito Jadi Kepala Pengawas Bursa Mineral

BACA JUGA:Sarjito Ingin Ubah Indonesia dari Price Taker Jadi Price Maker

Indonesia secara bertahap diharapkan dapat naik menjadi price influencer hingga akhirnya mampu menjadi price maker atau pembentuk harga komoditas strategis.

BMKS tentu tidak harus menjadi besar di hari pertama, tetapi harus dipercaya sejak transaksi pertama, kata Sarjito dikutip dari Antara, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Dalam paparannya, Sarjito mengatakan delapan kebijakan tersebut akan menjadi fondasi pembangunan BMKS ke depan.

Pertama, membangun trusted infrastructure atau infrastruktur terpercaya. Infrastruktur ini mencakup pergudangan, lembaga survei atau penilai, bursa, hingga lembaga kliring yang aman, andal, dan terintegrasi.

Kedua, membangun trusted market, yakni pasar yang transparan, adil, teratur, dan likuid. Menurut Sarjito, kondisi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan trader.

Ketiga, BMKS akan diarahkan untuk memiliki trusted product, dengan memastikan produk yang diperdagangkan memiliki struktur dan standar yang jelas, transparan, serta memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

Keempat, membangun trusted data melalui integrasi dan pertukaran data antarlembaga. Data mineral dan komoditas yang saat ini tersebar di berbagai institusi dinilai perlu dikelola secara terpadu agar dapat menjadi dasar kebijakan dan pembentukan harga.