Filipina Deklarasikan Darurat Energi Imbas Perang Iran

Jakarta – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Ia memperingatkan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat menganggu pasokan minyak global dan mendorong kenaikan biaya bahan bakar dan listrik di Filipina.

Mengutip Straits Times, Selasa (24/3/2026), pada 24 Maret 2026, Marcos menandatangani perintah eksekutif menuturkan, konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel dan Iran yang menciptakan ketidakpastian di pasar energi global menganggu rantai pasokan dan memberikan tekanan ke atas pada harga minyak, merupakan ancaman bagi keamanan energi negara.

BACA JUGA:3 Negara Asia yang Sudah Terdampak Perang Iran, Terapkan 4 Hari Kerja hingga Wajib WFH

BACA JUGA:Filipina Berlakukan 4 Hari Kerja dalam Sepekan Imbas Perang Iran

BACA JUGA:3 WNI Hilang Usai Kapal Berbendera Uni Emirat Arab Tenggelam di Selat Hormuz

BACA JUGA:PGEO Jajaki Pasar Internasional di Filipina, Target Pemasangan Flow2Max

Langkah ini menandakan Manila bersiap bukan hanya untuk lonjakan sementara harga minyak tetapi juga guncangan eksternal yang berpotensi berkepanjangan yang dapat memicu inflasi.

Hal ini dapat membebani biaya transportasi dan listrik serta menguji kemampuan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam ekonomi yang sangat bergantung pada impor.

Filipina mengimpor hampir semua kebutuhan bahan bakarnya, sehingga sangat rentan terhadap gangguan di jalur pelayaran utama seperti Selat Hormuz.

Perintah yang ditandatangani oleh Marcos ini memulai respons pemerintah yang terkoordinasi untuk menstabilkan pasokan bahan bakar dan membatasi dampak lanjutan pada transportasi, pangan, dan listrik.

Langkah-langkah tersebut mencakup subsidi bahan bakar untuk sektor-sektor kunci seperti pengemudi transportasi umum, pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penimbunan dan pengambilan keuntungan yang tidak wajar, dan persetujuan yang lebih cepat untuk proyek-proyek energi.