Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk menyalurkan rumah subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) tanpa orientasi keuntungan.
Usulan ini disampaikan sebagai upaya menekan harga rumah subsidi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Fahri, Indonesia memerlukan lembaga seperti Perum Bulog, tetapi difokuskan pada sektor perumahan. Ia menyebut lembaga ini sebagai “Bulog Papan”, yang bertugas menjadi off-taker dalam distribusi rumah subsidi.
Wamen Fahri mencontohkan negara seperti Singapura dan Turki yang telah berhasil mengelola sektor perumahan rakyat melalui peran aktif negara.
Meski saat ini sudah ada Perum Perumnas yang memiliki tugas serupa, Fahri menilai kinerjanya belum optimal.
Tapi gara-gara Perumnas mungkin cari untung terlalu banyak begitu ya, lama-lama dia tinggalkan perumahan rakyat,” ujarnya.
Bisa memangkas Harga Rumah Subsidi
Fahri menegaskan, keberadaan lembaga non-profit seperti yang diusulkan dapat memangkas harga rumah subsidi secara signifikan. Terlebih, pemerintah saat ini sudah berkontribusi melalui penyediaan lahan dalam program 3 juta rumah.
Kalau sudah tinggal biaya konstruksi berarti tinggal 50 persen harganya, kalau sudah 50 persen enggak perlu subsidi lagi. Tapi bisa juga dikasih subsidi kalau pemerintahnya mau,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kesuksesan Singapura atas berbagai kebijakannya dalam mengelola negara. Untuk itu, Pemerintah RI bakal mengadaptasikan beberapa kebijakan Singapura, semisal dalam membangun rumah dan mengelola dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund/SWF).