Ekonom: Program MBG Perlu Evaluasi SOP Kontrak hingga Struktur Pengawasan

Jakarta – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti, Kepala Badan Gizi Nasional yang telah menyatakan pembekuan terhadap penyedia pangan siap saji (SPPG) yang melanggar SOP. Ketegasan ini patut diapresiasi, sebab keselamatan anak tidak bisa ditawar.

Namun, yang menjadi pertanyaan Achmad, apakah dengan membekukan satu-dua SPPG cukup untuk menghentikan rangkaian keracunan yang berlangsung lebih dari dua bulan.

Jawaban jujurnya, belum. Pembekuan itu ibarat menarik rem darurat ketika mobil menukik, tetapi tidak memperbaiki sistem rem, tidak menambal ban yang aus, dan tidak mengembalikan rasa aman penumpang. Kita tidak boleh lagi memadamkan api per kasus, kata Achmad dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

Dia menilai, yang harus dibetulkan adalah desain kebijakan dan SOP besar kontrak, data, struktur pengawasan, serta arsitektur kelembagaan, agar Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dipercaya dan benar-benar menghadirkan makan bergizi yang aman.

Achmad menilai, keracunan yang berulang lintas wilayah jarang murni karena kelalaian individu. Pola yang konsisten menandakan kegagalan desain.

Insentif kontrak saat ini terlalu menekankan volume dan harga, bukan keselamatan. Ketika penyedia SPPG dikejar banyaknya porsi dan rendahnya biaya, tiga hal tak kasatmata suhu, waktu simpan, dan sanitasi cenderung dikompromikan padahal di situlah benteng terakhir melawan kontaminasi, ujar dia.