Ekonom Paparkan Kelemahan Kebijakan Kuota Impor, Bakal Tekan Daya Saing

Jakarta – Pemerintah berencana menghapus kuota impor pada beberapa komoditas di Indonesia. Salah satu tujuannya untuk mengurangi risiko oknum yang mempermainkan kuota yang diberikan.

Lantas, apa kuota impor yang diberikan pemerintah kerap dipermainkan? Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita memberikan pandangannya. Dia melihat kuota impor bisa menjadi lahan bancakan pejabat dan pengusaha.

Ada masalah juga di tataran ekonomi politiknya. Ini menjadi bancakan bagi pejabat, bagi pengusaha, fasilitas, dalam tanda kutip, facility entrepreneur. Yang memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk berbisnis dan berkembang begitu, kata Ronny saat dihubungi www.wmhg.org, Selasa (22/4/2025).

Dia menuturkan, kuota yang diberikan merupakan suatu pembatasan, sehingga ada pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya merugi. Belum lagi, jika ada kesepakatan lain dibalik pemberian kuota impor.

Pemerintah tunjuk si A dan we don\’t know what deal to make. Kita tidak tahu deal apa yang mereka buat atau siapa yang jadi supplier untuk mengimport dan sebagainya. Sehingga susah untuk dikontrol, terangnya.

Kelemahan kuota impor, kata Ronny, adalah sulitnya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk soal proyeksi stok dalam negeri yang mengharuskan ditambahnya kuota impor untuk merespons hal tersebut.

Ronny memandang korupsi-kolusi yang dikhawatirkan dari pengaturan kuota impor itu akan memperburuk tingkat daya saing produk dalam negeri.

Yang kedua masalah korupsi ini. Ini lahan bancakan juga. Buruknya tata kelola itu yang menjadi sebab dari korupsi-kolusi ini memperburuk competitiveness dari produk dalam negeri, jelas dia.