GAPKI: Kenaikan Tarif Ekspor CPO Tekan Harga TBS Petani

KONTAN. CO. ID – JAKARTA. Pemerintah resmi menaikkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dari 7,5% menjadi 10% mulai 17 Mei 2025. Kebijakan ini menuai perhatian dari pelaku industri kelapa sawit, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyampaikan bahwa penambahan tarif tersebut akan berdampak langsung terhadap daya saing industri sawit nasional, harga jual di pasar global, dan kesejahteraan petani sawit.

Menurutnya, ekspor minyak sawit Indonesia saat ini sudah dibebani tiga komponen yaitu Domestic Market Obligation (DMO), Pungutan Ekspor (PE), dan Bea Keluar (BK).

Dengan kenaikan pungutan dari 7,5% ke 10%, beban ekspor tentu meningkat. Sebelumnya total beban ekspor mencapai sekitar USD 221 per metrik ton, dan angka ini akan bertambah lagi, ujar Eddy kepada KONTAN, Kamis (15/5).

Menurutnya, tambahan beban ini akan menjadikan harga CPO Indonesia di pasar global lebih mahal, sehingga menurunkan daya saing dibanding negara pesaing seperti Malaysia. “Harga ekspor menjadi lebih mahal sehingga menjadi kurang kompetitif,” tambahnya.

Tak hanya industri pengolahan, dampak dari kenaikan tarif ini juga dirasakan langsung oleh petani sawit. Eddy menegaskan bahwa peningkatan beban ekspor berpotensi menekan harga CPO dalam negeri, yang secara otomatis akan menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Penurunan harga TBS tentu akan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani sawit, yang selama ini sangat bergantung pada fluktuasi harga CPO.

Di sisi lain, penurunan harga CPO di pasar domestik dapat memberi keuntungan bagi industri hilir, khususnya produsen minyak goreng. “Dengan kenaikan tarif, justru akan menekan harga CPO dalam negeri sehingga harga minyak goreng akan turun karena harga bahan bakunya juga turun,” pungkasnya.