Dukung Purbaya, Buruh Tolak Wacana Kemasan Rokok Polos

Jakarta – Kelompok buruh yang tergabung dalam serikat pekerja industri hasil tembakau (IHT) menolak keras wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok polos atau plain packaging. Seraya mendukung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang tidak ingin kebijakan pemerintah mengganggu perputaran ekonomi di sektor tersebut.

Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menyoroti dampak terhadap keberlanjutan industri dan tenaga kerja. Penyeragaman kemasan dinilai dapat menekan penjualan produk legal dan berimbas pada nasib jutaan pekerja di sektor IHT.

BACA JUGA:HM Sampoerna (HMSP) Apresiasi Keseriusan Pemerintah Berantas Rokok Ilegal

BACA JUGA:Ini Pemicu Rokok Ilegal Makin Marak Beredar di Indonesia

BACA JUGA:Usai Naik Pesat, Pertumbuhan Industri Rokok Elektrik Mulai Melambat

Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Kalau belum bisa mencarikan atau membuka lapangan pekerjaan untuk sektor padat karya seperti industri hasil tembakau, lebih baik diam, tegas Sudarto, Senin (8/12/2025).

Adapun kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) ini dinilai melampaui batas kewenangan Kemenkes yang seharusnya hanya mengatur aspek peringatan kesehatan bergambar (GHW).

Sudarto menyatakan, penyeragaman warna dan logo merek dalam kemasan rokok merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI), dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Kami dengan tegas menolak rencana penyeragaman warna kemasan rokok. Kemasan, warna, dan logo bukan sekadar tampilan, tapi bagian dari identitas merek dan hak kekayaan intelektual perusahaan. Rokok adalah produk legal, dan kami adalah tenaga kerja legal, ujar dia.