Dukung Kreativitas Pelajar, Pemprov DKI Bebaskan Pajak Pentas Seni Sekolah

Jakarta – Pentas seni sekolah kerap menjadi agenda yang paling ditunggu para siswa. Musik, tari, drama, hingga fashion show tampil memeriahkan panggung kreativitas. Ajang ini bukan sekadar hiburan bagi para pelajar, tetapi ruang mengekspresikan bakat dan memperkuat solidaritas. Kini, penyelenggaraan pentas seni di sekolah mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kebijakan pembebasan pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pergelaran kesenian termasuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Namun, melalui Keputusan Gubernur Nomor 852 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pembebasan 100% PBJT bagi pentas seni yang diselenggarakan oleh sekolah.

BACA JUGA:Kenali Aturan Pajak Parkiran untuk Parkir Karyawan di Kantor dan Parkir Umum

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Sekolah dapat tetap menghadirkan acara yang inspiratif dan edukatif tanpa terbebani pajak, sekaligus tetap selaras dengan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.

Berlaku untuk Semua Jenjang Pendidikan

Pembebasan 100% PBJT atas pentas seni sekolah berlaku untuk jenjang:

• SD/MI dan sederajat
• SMP/MTs dan sederajat
• SMA/SMK/MA/MAK dan sederajat

Kegiatan tersebut harus melibatkan peran serta langsung dari guru, murid, dan wali murid sebagai bagian dari aktivitas sekolah.

Syarat Pembebasan PBJT

Agar pentas seni sekolah dapat memperoleh pembebasan pajak 100%, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi, yaitu:

• Kegiatan dilaksanakan langsung oleh sekolah
• Tidak melibatkan pihak ketiga atau event organizer (EO)
• Tidak memungut PBJT dari penonton
• Bersifat insidental atau dilaksanakan pada waktu tertentu saja

Selain itu, pihak sekolah wajib menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan paling lambat satu hari sebelum acara (H-1). Surat pemberitahuan dapat disampaikan secara daring melalui laman pajakonline.jakarta.go.id.

Komitmen Dukung Kegiatan Edukatif Nonkomersial

Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung kegiatan edukatif dan nonkomersial di lingkungan sekolah. Dengan adanya pembebasan PBJT, diharapkan sekolah dapat lebih leluasa menyelenggarakan kegiatan kreatif tanpa kendala administratif maupun beban biaya tambahan.

Melalui langkah ini, Pemerintah Daerah juga mendorong terciptanya tata kelola kegiatan yang tertib pajak sekaligus memberikan ruang belajar yang nyaman dan kondusif bagi siswa-siswi di Jakarta.

(*)