Duh, Nasib Transportasi Umum Kian Mengkhawatirkan

Jakarta Peneliti Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas menilai kondisi transportasi publik di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, hal ini terlihat dari evaluasi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diwarnai dengan terhentinya operasional beberapa layanan angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogyakarta. 

Selain itu, layanan angkutan perintis juga terancam berhenti akibat pemotongan anggaran. Padahal, transportasi perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, serta seluruh Pulau Papua. 

“Bagi mereka, angkutan perintis adalah satu-satunya sarana transportasi yang tersedia. Jika layanan ini dihentikan, bagaimana masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat beraktivitas dan berpindah tempat?,” ujar Darmaningtyas dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

Terkait Pemotongan Anggaran

Darmaningtyas menjelaskan masalah ini muncul akibat kebijakan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada layanan transportasi publik, terutama di daerah-daerah. 

Darmaningtyas menyebut saat melakukan efisiensi anggaran, kebijakan yang diambil terkesan hanya sekadar pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan kelangsungan layanan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih banyak disibukkan dengan acara seremonial dibandingkan mencari solusi nyata untuk menjaga keberlangsungan transportasi umum di seluruh wilayah Indonesia.

“Situasi ini menunjukkan lemahnya upaya dalam memperbaiki tata kelola transportasi publik, yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan pengguna transportasi itu sendiri,” jelasnya.

Selain itu, dampak dari buruknya sistem transportasi ini juga berkontribusi pada meningkatnya inflasi serta semakin terabaikannya aspek keselamatan dalam perjalanan. Bahkan, di Jawa Tengah, minimnya akses transportasi telah menyebabkan lonjakan angka putus sekolah dan pernikahan dini, menambah beban sosial di masyarakat.