Drajad Wibowo Akui Sertifikasi Halal Bisa Jadi Hambatan Dagang

Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo mengakui sertifikasi halal dapat menjadi hambatan nontarif (non-tariff barrier) dalam perdagangan internasional. Kendati demikian, pemerintah memastikan penerapan akan disesuaikan dengan kesiapan pelaku usaha dan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Drajad menilai berbagai negara juga menerapkan standar perdagangan serupa, seperti standar keberlanjutan di Eropa hingga standar biologis di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, regulasi semacam itu lazim terjadi selama diterapkan secara adil.

BACA JUGA:BPJPH: Tak Ada Sanksi bagi Pelaku Usaha Tak Sertifikasi Halal

BACA JUGA:Rencana Kewajiban Sertifikasi Halal Oktober 2026, Ekonom Beri Masukan

BACA JUGA:BPJPH Pastikan Wajib Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2026

Jadi bahwa itu menjadi barrier, iya. Tapi semua negara memakai standar itu. Dan standar itu asal fair dan adil, itu enggak masalah, ujar Drajad seusai acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah akan menyesuaikan skema sertifikasi halal agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi para pelaku usaha maupun operasional lembaga.

Penerapannya itu disesuaikan dengan kesiapan, baik kesiapan pelaku usaha maupun kesiapan sistem di BPJPH, tambahnya.

Atas dasar itu, kebijakan sertifikasi halal tetap diberlakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem usaha dan kelembagaan demi menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi.