DPR Sahkan Sarjito Jadi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas OJK

Jakarta – DPR resmi mengesahkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna, Kamis (27/8/2026).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031.

BACA JUGA:Komoditas Strategis di Bursa Baru Belum Diputuskan, Mendag: Tunggu OJK

BACA JUGA:Tak Boleh Asal, Ini Syarat Bank Bisa Tunda Transaksi Rekening

BACA JUGA:Ramai Penundaan Transaksi Rekening Donasi Demo Pati, OJK Buka Suara

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR setelah Sarjito menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati, memimpin pengambilan keputusan dengan menanyakan persetujuan anggota dewan yang hadir.

Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2026–2031 tersebut dapat disetujui? tanya Sari dalam Rapat Paripurna, Kamis (27/8/2026).

Setuju, sahut para anggota dewan yang hadir, disusul dengan ketukan palu sidang sebagai tanda kesepakatan.

Sebelumnya, Sarjito menyampaikan komitmennya untuk mengubah posisi Indonesia dalam peta perdagangan mineral dan komoditas strategis dunia. Indonesia yang selama ini cenderung menjadi penerima harga (price taker) ditargetkan secara bertahap mampu bertransformasi menjadi price influencer hingga penentu harga (price maker).

Menurut Sarjito, target tersebut menjadi landasan utama pembentukan BMKS. Sebagai negara kaya sumber daya alam, Indonesia dinilai sudah seharusnya memiliki peran dominan dalam menentukan harga komoditas yang dihasilkannya.

BMKS tentu tidak harus langsung menjadi besar di hari pertama, tetapi harus dipercaya sejak transaksi pertama, kata Sarjito dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2026).