DPR Revisi UU Pilkada, Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia?

Jakarta – Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai, memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air, sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia.

Soal ketidakstabilan politik membuat ketidakpastian ekonomi ke depan dan investor akan enggan masuk ke Indonesia dengan ketidakpastian ekonomi ini, kata Nailul Huda kepada www.wmhg.org, Kamis (22/8/2024).

Di sisi lain, biaya investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR)  yang mahal tampaknya masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, yang membuat investor semakin enggan berinvestasi.

Jika mereka ingin masuk ke industri dalam negeri, artinya modal untuk dekat istana harus besar. Makanya ICOR kita juga tinggi, ujarnya.

Lebih lanjut, Nailul juga menjelaskan dengan memanasnya kondisi politik Indonesia ini utamanya didorong oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang melakukan pembahasan revisi Undang-undang (UU) Pilkada yang diduga bermaksud menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diduga revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR itu memiliki satu tujuan tertentu. Revisi UU Pilkada disebut guna kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

DPR dengan gampangnya mengubah UU dan keputusan MK menandakan DPR bergerak cepat apabila ada kepentingan. Ini menunjukkan jika tidak ada kepentingan maka akan digantung peraturan perundangannya, ujarnya.

Alhasil investor butuh modal besar untuk bisa membawa aspirasinya kepada pemerintah dan/atau DPR yang terkait dengan kepentingan mereka. Praktik ini membuat menjalankan bisnis akan sangat mahal, terutama jika kompetitor sudah pegang parlemen, dan mereka tidak ada kekuatan modal yang mencukupi.

Persaingan jadi tidak sehat bagi bisnis, pungkasnya.