DPR Bahas Anggaran 2026, Kemenkeu Usul Rp 47 Triliun

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, membuka Rapat Kerja bersama pemerintah dengan agenda utama membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2026.

Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebijakan fiskal yang akan dituangkan dalam APBN tahun depan.

Rapat Kerja hari ini akan membahas, agenda utamanya adalah membahas anggaran rencana kerja dan anggaran, serta rencana kerja pemerintah RKP untuk tahun anggaran 2026, kata Misbakhun dalam Raker dengan Menteri Keuangan Pengantar RKA dan RKP Kementerian Keuangan TA 2026, Senin (14/7/2025).

Misbakhun menekankan pentingnya pembahasan dokumen RKA karena menjadi landasan utama dalam penyusunan APBN. Ia menyebut dokumen ini mencakup rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta pembiayaan yang dirancang pemerintah.

RKA ini merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan, serta pembiayaan, serta berbagai dokumen yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBN bagi kementerian atau lembaga, ujarnya.

Menurutnya, proses perencanaan anggaran tidak bisa hanya bersifat administratif semata, melainkan harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta dinamika ekonomi terkini.

Oleh karena itu, DPR memiliki peran krusial dalam menelaah dan menyempurnakan rancangan anggaran yang diajukan pemerintah.