Dorong Efektivitas Anggaran, Menkeu Purbaya dan Menpan RB Usung Strategic Diamond

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mendorong Strategic Diamond sebagai satu arsitektur kebijakan terintegrasi. Salah satunya untuk efektivitas penggunaan anggaran pemerintah agar selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Menpan RB Rini Widyantini menekankan perlunya perencanaan dan pengalokasian anggaran sejalan dengan kondisi kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), serta kinerja organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

BACA JUGA:Purbaya Siap Tambah DAK Rp 1,63 triliun ke Aceh Tahun Depan

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Rp 1,51 Triliun Dana Darurat Bencana Masih Menganggur

BACA JUGA:Pengeluaran Kecil yang Diam-Diam Menggerogoti Gaji Bulanan, Ini Tips Kelola Keuangan Dengan Bijak

Pendekatan Strategic Diamond dimaksudkan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten. Mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga.

Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden, jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Terdapat empat aktor kunci dalam arsitektur kebijakan terintegrasi ini, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada lapis Presidential Governance Support, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara berada dalam satu strategic diamond untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, lapis Presidential Close Support memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional. Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid. Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur.