Donald Trump Rekrut 50 Ribu Pegawai

Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah merekrut 50.000 pegawai sejak Presiden AS Donald Trump menjabat.

Mengutip Yahoo News, ditulis Minggu (16/11/2025), Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Federal, Scott Kupor menyatakan,  sebagian besar pegawai baru yang pertama kali bekerja di imigrasi dan bea cukai.

BACA JUGA:Argentina Ambil Swap USD 20 Miliar dari AS untuk Selamatkan Peso

BACA JUGA:Kapal Induk AS USS Gerald R. Ford Hadir di Karibia untuk Operasi Anti-Narkoba

BACA JUGA:Donald Trump Beli Obligasi Korporasi, Segini Nilainya

Perubahan staf ini merupakan bagian dari kampanye Trump untuk merombak pemerintahan sekaligus memangkas pekerjaan federal lainnya.

Pemerintah merekrut pegawai baru sekaligus membekukan perekrutan dan memberhentikan pegawai di bagian lain pemerintahan, seperti Dinas Pendapatan Internal dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

“Pemerintah memperkirakan akan memangkas sekitar 300.000 pekerja tahun ini,” kata Kupor pada Agustus.

Trump menunjuk miliarder Elon Musk pada Januari untuk meluncurkan proyek perampingan 2,4 juta pegawai sipil federal. Pemerintahannya memberhentikan pegawai yang bertugas menegakkan hukum hak-hak sipil, mengumpulkan pendapatan pajak, dan mengawasi proyek-proyek energi bersih.

Sempat PHK pada Februari 2025

Sebelumnya, Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Donald Trump mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah lembaga federal pada Kamis, 13 Februari 2025. Langkah itu akan berdampak kepada ribuan pegawai. Hal ini dilakukan setelah pemerintahan Trump akhiri tawaran pengunduran diri yang ditangguhkan kepada dua juta pegawai pemerintah federal.

Mengutip Yahoo, Jumat, 14 Februari 2025,  hal itu disampaikan sumber yang mengetahui masalah itu kepada ABC News.

PHK tersebut, bagian dari janji kampanye Donald Trump untuk memangkas anggaran pemerintah federal, awalnya berdampak pada pegawai masa percobaan, karyawan baru yang bergabung dengan tenaga kerja federal dalam satu hingga dua tahun terakhir. Ini tergantung pada lembaga dan memiliki perlindungan yang lebih sedikit.