DJP Siap Terapkan Pajak E-Commerce Mulai 1 Oktober 2026

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak memastikan empat platform e-commerce, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, siap melanjutkan penerapan pungutan pajak terhadap pedagang online mulai 1 Oktober 2026. DJP menyatakan keempat platform tersebut telah menyelesaikan persiapan teknis untuk menerapkan aturan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengatakan DJP sebelumnya menunda implementasi sampai 1 Oktober 2026 untuk memastikan kesiapan seluruh pihak. Bimo menyebut DJP dan keempat platform juga telah melakukan pengujian sistem sebelum penerapan penuh.

BACA JUGA:Antam Usul Penjual Emas Wajib Laporkan Transaksi ke Ditjen Pajak

BACA JUGA:Purbaya Sebut Pencopotannya Terkait Rotasi 350 Pejabat Pajak

Oh, sudah siap. Mereka sudah siap sebenarnya. Tapi ada penundaan sampai 1 Oktober. Nanti InsyaAllah kita akan segera aktivasi aturannya dan implementasinya. Mereka sudah siap, kita juga sudah siap,” ujar Bimo di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (16/9/2026).

Bimo mengatakan, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi alasan penundaan implementasi dari jadwal sebelumnya. Penundaan tersebut bertujuan memastikan kesiapan sistem sebelum kebijakan berjalan.

Bottleneck-nya ya karena Pak Menteri Purbaya keputusannya untuk sementara menunda supaya kesiapannya bagaimana,” kata Bimo.

Bimo memastikan keempat platform akan langsung menerapkan sistem tersebut atau go live pada 1 Oktober 2026. DJP menyatakan proses persiapan telah berlangsung sekitar satu tahun sehingga implementasi tidak menghadapi kendala berarti.

“Sudah langsung go live, mereka sudah siap kok, kita sudah melakukan sandboxing, kita juga sudah melakukan semacam stabilisasi,” tutur Bimo.

Bimo menyebut Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli telah terlibat dalam proses persiapan sejak sekitar satu tahun lalu. Karena itu, DJP memastikan keempat platform siap menjalankan ketentuan pungutan pajak pedagang online pada 1 Oktober 2026.

“Itu prosesnya sudah mulai setahun lalu, jadi no dramas lah, enggak ada drama,” pungkas Bimo.