Ditjen Pajak Serahkan Tersangka Faktur Fiktif yang Rugikan Negara Rp 170 Miliar

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka tindak pidana penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif kepada Jaksa Penuntun Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 9 Januari 2026. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 170.292.549.923 atau Rp 170,29 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan, penerbitan faktur fiktif dilakukan oleh tersangka IDP pada 2021-2022 melibatkan empat perusahaan yaitu PT TNK, PT BKG, PT BTJ, dan PT ANL selaku penerbit faktur. Selanjutnya faktur fiktif tersebut dijual kepada Perusahaan pengguna dengan nilai persentase tertentu dari nilai PPN.

BACA JUGA:Aktivasi Akun Coretax Tembus 11,03 Juta hingga 31 Desember 2025

BACA JUGA:Pajak Kripto Sentuh Rp 1,8 Triliun hingga November 2025

BACA JUGA:Pajak Ekonomi Digital Sentuh Rp 44,55 Triliun, OpenAI Jadi Pemungut PPN

Sebelumnya tersangka IDP sudah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang patut dan wajar (indikasi pidana), sehingga tim penyidik DJP bersama Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri melakukan penangkapan tersangka,” ujar Rosmauli, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (9/1/2026).

Atas perbuatan tersebut tersangka IDP diancam pidana berdasarkan Pasal 39A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak.

Kami berharap penegakan hukum ini menjadi pengingat kepada oknum penggelap pajak bahwa Pemerintah tidak akan berkompromi dengan berbagai tindakan pelanggaran,” kata Rosmauli.