Ditjen Pajak Masih Kejar Rp 750 Triliun hingga Akhir 2026

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih harus mengejar penerimaan pajak sekitar Rp 750 triliun hingga akhir 2026 untuk memenuhi target tahunan. Hingga 30 September 2026, akumulasi penerimaan pajak tumbuh 24,1%.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP akan mengoptimalkan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penggalian potensi pajak untuk mengejar sisa target tersebut.

BACA JUGA:Luky Alfirman, Dicopot dari Jabatan Dirjen Anggaran Kini Jadi Wamenkeu

BACA JUGA:Reshuffle Kabinet, Ekonom Ungkap Tantangan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi

BACA JUGA:Kemenkeu Masih Kaji Pengalihan Utang Whoosh

Realisasi penerimaan sampai dengan 30 September 2026 kita tumbuh akumulasi 24,1%, dan sisa penerimaan ke depan yang masih harus kami emban sesuai target itu sekitar Rp 750 triliun,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Bimo mengatakan DJP telah mengonsolidasikan strategi pencapaian target bersama seluruh kantor wilayah dan akan melanjutkan langkah tersebut hingga Desember 2026.

Kita akan menghabiskan semua data yang sedang kita olah untuk pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, juga penggalian potensi. Kita akan selesaikan hingga Desember,” kata Bimo.

Selain memperkuat pengawasan, DJP akan mengandalkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan, termasuk SPP TDLN, pemungutan PPh atas transaksi melalui lokapasar (marketplace), serta kebijakan dalam PMK 71 mengenai pengurangan sanksi.

DJP berharap optimalisasi data dan penerapan kebijakan tersebut dapat memperkuat pemungutan pajak serta membantu memenuhi target penerimaan hingga akhir tahun.