Distribusi Makan Bergizi Gratis Harus Diawasi Ketat jika Tak Mau Ini Terjadi

Jakarta Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyoroti aspek rantai pasok distribusi dalam rangkaian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai program prioritas pemerintah, dipandang perlu ada standar distribusinya.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto menyampaikan, aspek rantai pasok tidak bisa dikesampingkan dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Pasalnya, itu bisa berimbas pada kualitas MBG ketika sampai di meja penerimanya.

Selain pengawasan terhadap angka gizi perlu juga pengawasan dari sisi rantai pasok, perlu standar prosedur dimulai dari produksi, jam pengiriman, keamanan pangan serta food waste management, kata Mahendra di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Hal ini sebagai bagian pula dari konsep rantai pasok yang matang. Mulai dari pengadaan bahan baku, pengemasan, distribusi dan sampai ke meja siswa dengan baik dan tepat waktu serta memperhatikan standar keamanan pangan, termasuk aspek ke-halalannya.

Menurutnya, mendekatkan dapur produksi MBG ke lokasi sasaran harus menjadi prioritas. Dengan begitu, dari sisi rantai pasok, biaya yang keluarkan pun bisa semakin kecil.

Pendekatan ini dilakukan agar biaya rantai pasok di program MBG bisa diminimalisi. Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi (SPPG) diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan, beras dan lain-lain. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing, bebernya.

Mahendra bilang, pola ini juga bisa mengurangi risiko menurunnya kualitas MBG. Termasuk juga risiko terlambatnya makanan tiba di lokasi sasaran.

Maka pengiriman lebih kecil kemungkinannya untuk tertunda dan kerusakan pada makanan akan dihindari karena lebih cepat untuk didistribusikan, jelasnya.